Apakah PP No.36 tahun 2024 itu?

PP No.36 tahun 2024 adalah peraturan yang mengatur penggunaan kawasan konservasi beserta jasa lingkungan. Salah satu yang terdampak adalah pariwisata pemancingan di kawasan konservasi dengan tarif Rp.5,000,000. per orang per aktivitas, kenaikan ini sangat signifikan yang dari awal adalah Rp.25,000., yang artinya kenaikan sebesar 200 kali lipat, ini merupakan angka yang sangat besar, dan menariknya angka ini berlaku untuk warga negara indonesia dan warga negara asing, DISAMARATAKAN.

Ada pertanyaan yang timbul dari teman2 pemancing, mengapa biaya lokal sama dengan biaya asing? Apakah pemerintah tidak mempertimbangkan turis  lokal yang mempunyai NPWP, dan sumber penghasilan rupiah tidak sama dengan turis asing yang sumber penghasilannya dollar?

Daerah mana saja yang terdampak? Semua daerah kawasan konservasi yang berada di negara indonesia, seperti Labuanbajo, ujung kulon, berbak, sungai sembilang, dan yang lainnya.

Perjuangan ASPARPI berawal dari adanya berita tentang peraturan pemerintah no.36 tahun 2024, yang sering disebut PP no.36 tahun 2024, berselang beberapa waktu, kami mendapatkan telepon dari bapak adhek amertha yang merupakan fishing operator di labuanbajo, yang menyampaikan hal yang sama, bahkan ada bukti pembayaran yang sudah dilakukan beliau, berbekal data tersebut, kami menempuh jalur audiensi kepada kementerian kehutanan dan diarahkan ke direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi (PJLKK) yang berkantor di kota bogor, dan kami mendapatkan jadwal audiensi di tanggal 17 Januari 2025. 

Apa saja yang dibahas pada saat audiensi tanggal 17 Januari 2025 :

• Penjelasan dari Direktorat PJLKK mengapa tarif ditetapkan begitu mahal  dikarenakan aktivitas sport fishing merusak lingkungan terutama terumbu karang karena buang jangkar dan eksploitasi ikan
• Pada saat penyusunan PP No 36 tahun 2024 ini, asosiasi pemancingan belum terbentuk
• Pada kesempatan ini , ASPARPI menyampaikan bahwa kapal sport fishing tidak membuang jangkar saat berenti. Kemudian sport fishing ini teknik yang digunakan adalah popping dengan target ikan GT (Giant Treavally) dan ikan tidak dibawa pulang yaitu CnR (Catch and Release) dengan kail yang digunakan tidak menggunakan ruit
• Fishing Operator CnR sudah memiliki ketentuan yang ketat diantaranya spek tackle yang digunakan disesuaikan dengan ikan target dank ail yang digunakan tanpa ruit untuk menjaga kelestarian dan kesehatan ikan ketika ikan dikembalikan ke habitatnya
• Tujuan Direktorat PJLKK dan Fishing Operator juga ASPARPI sinergis dan satu tujuan yaitu kelestarian alam dan ekosistem. Semua pemancing pasti ingin keberadaan ikan target tetap lestari dan ingin ikan bertumbuh besar.
• Rencana akan ada revisi PP No 36 tahun 2024 dalam waktu dekat dan kita semua berharap bisa berkontribusi untuk merevisi tariff sesuai dengan harapan smua angler Indonesia

Kesimpulan yang didapat pada audiensi adalah :

• Pemerintah memberikan respon sangat positif, dan mengundang asosiasi untuk mendampingi pemerintah dalam membuat regulasi yang bisa diterima, karena ternyata ada asosiasi yang mewakili pemancing di indonesia dan bersedia membuka ruang publik, untuk diskusi.
• Asosiasi diminta untuk memberikan masukan secara tertulis dan dikirim ke 3 kementerian, yaitu kementerian keuangan, kementerian pariwisata dan kementerian kehutanan yang membawahi kawasan konservasi, yang akan ditindaklanjuti, kami berharap akan ada revisi.

Untuk Pariwisata Pemancingan Indonesia kelas DUNIA

SALAM ASPARPI